HENRI WIRATSONGKO

Kemarin aku mengantar adikku mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi).
SIM untuk waktu sekarang katanya pengurusannya sudah beda dari waktu lampau, dimana sudah terjadi penyederhanaan birokrasi dan penurunan biaya. Kita bisa memperpanjang SIM dengan mudah melalui SIM keliling. Tapi ternyata pelayanan SIM keliling hanya dilakukan seminggu sekali tanpa ada jadwal pasti. SIM adikku hilang, dan ia tidak tahu apakah diharuskan memperpanjang ataukah membuat baru. Setelah di Mapolres, ternyata dikatakan bahwa ia bisa memperpanjang SIM, tetapi perlu melewati proses: 1. Membuat BAP, 2. Menyiarkan ke radio, 3. Baru bisa mengurus perpanjangan SIM. Mungkin itulah prosedurnya, yang jadi permasalahan ternyata polisi sendiri ada yang tidak tahu prosedurnya, sehingga kami hampir bolak-balik karena tiap bagian instansi memberikan penjelasan yang berbeda. Kamipun juga harus menunggu seminggu setelah itu baru bisa keluar BAPnya, padahal tidak ada orang yang suka menunggu.
Kasus ini hanyalah salah satu contoh, bahwa birokrasi masih belum benar-benar di reformasi, tengoklah saat ini dimana lagi ramainya pendaftaran CPNS, orang ramai-ramai membuat SKCK dan Kartu Pencari Kerja. Untuk mengurus SKCK, di instansi kecamatan masih terjadi pungutan liar sebesar Rp. 10.000 hanya untuk sebuah tanda tangan. Prosesnya juga berjenjang mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan, Polsek, Polres sehingga memakan banyak waktu. Orang membuat KTP selesainya tergantung 'tarifnya'. Bisa cepat, bisa lama. Begitu juga bila membuat KK. Juga bila ada kesalahan yang disebabkan oleh petugas, justru yang repot malah yang mengurus surat. Harus bolak-balik lagi. Dan masih banyak lagi birokrasi-birokrasi yang tidak perlu dan menyusahkan di negara ini, baik di instansi pemerintahan, maupun swasta, apapun itu.
Entah kenapa birokrasi itu dipelihara sampai sekarang, saat era reformasi telah bergulir lama, dan teknologi juga semakin canggih. Slogan birokrasi satu atap, satu ruang, ternyata cuma kata-kata pemanis. Tidak ada orang yang tidak mengeluh bahkan marah-marah akan adanya birokrasi. Birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, kolusi harusnya bisa segera dilenyapkan kalau negara ini ingin berubah. Harus ada niatan yang sungguh-sungguh dari semua pihak pelaku birokrasi untuk melaksanakan itu, dan jangan otonomi daerah justru melahirkan dan menyuburkan praktek-praktek korupsi gaya baru.