HENRI WIRATSONGKO

Kita sama-sama telah mengetahui bagaimana kinerja sebagian besar wakil-wakil kita di DPR, utamanya di Senayan.

Kinerja mereka tercatat, pertama : Sering mbolos dalam setiap rapat, baik rapat Pansus, RUU, dan lain-lain yang notabenenya masalah penting. Apalagi bila mendekati masa reses atau saat-saat menjelang Pemilu. Yang lucu bukannya jujur bahwa mereka mbolos, tetapi masih juga pakai acara titip absen, benar-benar keterlaluan.

Beberapa kalangan mengatakan para wakil rakyat banyak yang enggan datang rapat bila yang dibahas masalah-masalah yang 'kering' alias tidak ada fulusnya. Sementara rapat-rapat yang ada kaitannya dengan proyek-proyek mereka pasti berdatangan mengikuti rapat supaya bisa kecipratan dana.
Wajar jika dalam rapat-rapat pembahasan undang-undang yang sangat penting buat rakyat, minim peserta rapat jika dianggap tidak menguntungkan. Mereka lebih memilih mangkir dan ngobyek ke sana-sini.

Kedua :Selalu membuat anggaran rumah tangga yang nilainya di markup. Masak untuk rehab gedung saja beayanya sampai ratusan milyar, memangnya gedungnya mau dibuat anti api? anti gempa? Sebegitu gampangnyakah orang cari duit? Selalu minta gaji dan tunjangan yang semakin lama-semakin besar. Kalau minta kenaikan gaji ngotot banget, itu hak kami, wajib diperjuangkan! Sudah gaji besar, ditambah tunjangan ini itu, uang sewa rumah, jatah naik haji, pelesir ke luar negeri dengan alasan studi banding, uang Pansus, dan lain-lain. Tidak pernah peduli akan nasib rakyat di daerah konstituennya, yang dari waktu ke waktu nasibnya tidak berubah. Cari uang susah, pembangunan berjalan sangat lamban, semua prasarana susah.
Ketiga : Tidak pernah serius bekerja. Terlihat tiap ada kesempatan melakukan hak angket, selalu kandas ditengah jalan, setelah terjadi lobby-lobby lintas fraksi. Jelas mereka hanya ingin cari sensasi, cari untungnya, cari amannya saja. Hanya memikirkan kepentingan partainya saja. Padahal bukan itu yang dimaui rakyat. Rakyat juga yang akhirnya menjadi korban. Membuat RUU juga tidak pernah sesuai target, dengan masa kerja yang sebegitu panjang,lima tahun, baru bisa menyelesaikan 200an lebih RUU, yang notabene bukan UU yang menyentuh langsung ke rakyat kecil.

Apalagi yang diharapkan dari wakil rakyat kita? Kenapa selalu tiap Pemilu didapatkan wakil rakyat yang sama-sama jeleknya? Seharusnya memang UU Susduk diubah menjadi bagaimana seorang legislator bisa bekerja dengan maksimal menjalankan fungsinya, dan bilamana gagal, rakyatlah yang akan menentukan nasibnya, masih akan terus jadi atau diberhentikan / recall. Disini bukan partai yang menjadi pemilik wakil rakyat, tetapi rakyat secara mutlak.
Anda digaji dengan uang rakyat bukan untuk berleha-leha, dengan seolah-olah menganggap kerja sebagai wakil rakyat adalah kerja sampingan dari seorang politikus 'hebat'.

Tetapi ternyata karena ketidakterbukaan insititusi DPR dalam mengumumkan anggota DPR 'nakal' seperti tukang mbolos dan lain-lain, maka rakyat tidak tahu siapa yang seharusnya tidak boleh lagi mereka pilih dalam Pemilu mendatang.