HENRI WIRATSONGKO

Menarik juga tentang dugaan adanya ijasah palsu yang dimiliki Gubernur Banten terpilih Ratu Atut Chosiyah, yang dilaporkan oleh kader PKS yang juga calon gubernur Banten rival Atut, Marissa Haque. Dua orang perempuan, sama-sama cantik, sama-sama abisius, sama-sama kampiun di dunia politik, setelah berseteru dalam memperebutkan Banten-1, dilanjutkan dengan berseteru tentang ijasah 'Bu Gubernur'.
Atut dikatakan telah membuat ijasah instan untuk meluluskan pencalonannya sebagai gubernur maupun sebagai PNS. Marissa membuktikan kalau Ratu Atut hanya kuliah 8 bulan untuk mendapatkan ijazah Sarjana di Universitas Borobudur Jakarta, September 2003 sampai Mei 2004. "Artinya dia itu dapat gelar sarjana hanya dalam 2 semester," jelas Marissa. Ratu Atut dianggap telah melakukan pembohongan publik.

Tetapi lagi-lagi, polisi tidak mampu (atau mungkin tidak mau) membuktikan akan kebenaran tuduhan tersebut, meskipun Marissa memberikan bukti kopian ijasah instan tersebut. Akhir ceritanya, polda Metro Jaya mengeluarkan surat SP3 perintah penghentian kasus ini dikarenakan tidak terebukti adanya unsur pemalsuan ijasah. Dan bahkan Marissa dilaporkan balik oleh Atut karena telah mencemarkan nama baik.

Terlepas dari benar tidaknya Ratu Atut mendapatkan ijasah itu secara instan, tetapi kasus ijasah instan, atau aspal, atau palsu ini banyak terjadi di kalangan birokrasi dan politisi. Tapi sayangnya kebanyakan terungkap setelah si empunya ijasah terpilih menjadi birokrat atau wakil rakyat. Dan bila itu terjadi pembuktian jadi semakin sulit. Kenapa? Tentunya ada faktor-faktor non-teknis yang mempengaruhi. Bahkan kenyataannya sudah menjadi semacam tren, toh ijasah hanyalah persyaratan formal, yang penting bisa membeli dan tidak ada bedanya orang mengenyam pendidikan tersebut dengan yang tidak.
Kasus-kasus ini mencoreng nama pendidikan kita di mata dunia, sudah mutu pendidikan rendah, orang-orangnyapun banyak yang menuntut ilmu dengan cara maling.

Sebetulnya pada beberapa kasus, ijasah palsu bukanlah isapan jempol untuk menjatuhkan karir politik atau pembunuhan karakter dari lawan-lawan politik, tetapi memang telah terbukti terjadi, berdasarkan pengakuan sendiri para pelaku pemalsu ijasah, baik dari institusi maupun perorangan.

Itulah kenapa Indonesia sulit maju. Tidak banyak orang pintar yang bekerja di tempat yang tepat, akibatnya membikin peraturan dan kebijaksanaan juga ngawur, disiplin yang rendah, tingginya angka korupsi, makan gaji buta, tidak peduli kepada rakyat, tidak punya malu, dan lain-lain.

Politik boleh melakukan berbagai cara untuk mencapai kekuasaan, tapi jangan segala cara, yang benar dan yang batil, yang akhirnya rakyat juga yang jadi korbannya.